Menggugat Vonis Setengah Hati (Komentar Vonis Atut)

Oleh. Eko Supriatno

Direktur Banten Religion and Culture Center (BRCC)

Kadiv. Komunikasi dan Informasi, Pusat Kajian Wawasan Kebangsaan dan Keagaamaan Universitas Mahla’ul Anwar (UNMA) Banten.

Mandi di sungai jangan gegabah

Arus derasnya kan bisa menghanyutkan

Kasus korupsi terus saja bertambah

sebab, pemberantasannya tak diseriuskan

(Pantun Rakyat)

Ibarat kanker, korupsi tanpa ampun terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa. Ia menyebar ke mana-mana. Pernyataan perang terhadap korupsi yang dikobarkan berbagai pihak, termasuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama sekali tak menakutkan mereka. Bak pepatah mati satu tumbuh seribu, selalu saja ada pejabat negara yang ditangkap karena menilap “duit” rakyat.

Kenapa korupsi di Republik ini begitu sulit diberangus? Banyak jawaban yang bisa dikemukakan. Namun, yang paling pokok ialah minimnya ketegasan para penegak hukum, terutama Vonis korupsi yang setengah hati.

Kenyataan selama ini menunjukkan, vonis terhadap sejumlah terpidana kasus korupsi masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Seperti kasus-kasus dibawah ini:, meski memberi harapan Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut tindak pidana pencucian uang sebelum 2010, vonis terhadap Inspektur Jenderal Djoko Susilo kembali mencederai rasa keadilan masyarakat. Hal itu mengingat terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri tersebut adalah penegak hukum dengan pangkat dan jabatan tinggi. Selain itu, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara Rp 121 miliar dari proyek senilai Rp 196,8 miliar. Hukuman 10 tahun penjara dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa selama 18 tahun penjara.

Begitupun dengan kasus suap Ahmad Fathanah, majelis bahkan hanya memvonis Fathanah hukuman 14 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, jauh lebih berat dari tuntutan jaksa 7,5 tahun.

Begitupun dengan kasus Gubernur Banten non aktif, Ratu Atut didakwa ikut serta dalam penyuapan terhadap Akil Mochtar dalam sengketa pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Yang sebelumnya telah dituntut 10 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta. Namun vonis yang dijatuhkan hakim tak sampai setengah dari tuntutan. Hakim hanya menjatuhkan hukuman empat tahun penjara beserta denda Rp 200 juta, subsider lima bulan kurungan. Putusan majelis hakim pun tidak bulat. Penyebabnya, hakim anggota keempat, Alexander Marwata melakukan dissenting opinioni. Alex menyatakan banyak dakwaan yang tidak bisa dibuktikan jaksa. Dengan begitu, Ratu Atut layak dibebaskan dari dakwaan.

Apakah kita patut mengapresiasi putusan itu?

Rasa keadilan publik seketika bagaikan tercabik-cabik oleh dahsyatnya kelonggaran vonis yang dijatuhkan di setiap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap para koruptor. Kedangkalan vonis hakim terhadap koruptor ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa betapa upaya pemberantasan korupsi yang sering digelorakan pemerintah di bawah kendali Susilo Bambang Yudhoyono ternyata hanya indah dalam tataran retorika semata. Sebab sesungguhnya dalam tataran implementasi justru jauh meninggalkan semangat pemberantasan korupsi yang sudah lama diidam-idamkan publik.

Itulah yang disebut penulis sebagai vonis setengah hati, dimana sebagian besar vonis kasus korupsi, belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena terlalu ringan. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada awal tahun ini, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta saja, dari 240 terdakwa yang diadili sejak 2005 hingga 2009, vonis yang dijatuhkan ringan, yaitu rata-rata hanya 3 tahun 6 bulan. (Kompas)

Menurut penulis, munculnya vonis ringan terhadap koruptor setidaknya bisa dijelaskan dari tiga hal. Pertama, terkait dengan politik penuntutan. Kedua, konsistensi putusan hakim, dan Ketiga, terjadinya vonis ringan pengadilan tipikor terhadap koruptor, karena pasal-pasal dalam UU Tipikor membuka ruang untuk orang memberikan hukuman yang tidak maksimal.

Kalaupun kemudian nasib sial menimpa para koruptor melalui putusan pengadilan, namun upaya penyelamatan sudah pasti masih akan digelorakan karena memang cukup terbuka ruang untuk itu. Dangkalnya vonis terhadap koruptor akan menjadi senjata pamungkas untuk terus mengembangbiakkan perilaku koruptif di negeri ini. Kalau kemudian negara justru abai terhadap situasi ini, maka terlalu banyak berharap terhadap pemberantasan korupsi hanyalah merupakan pekerjaan sia-sia dan merupakan sikap salah alamat.

Vonis dan Hakim

Mayoritas terdakwa korupsi menerima hukuman ringan di Pengadilan. Hal ini yang akan membuat para pelaku korupsi tidak jera, karena mereka merasa masih di zona nyaman dengan hukuman ringan. Seperti yang terjadi di setiap pengadilan Tipikor, vonis hukuman yang dijatuhkan didominasi oleh hukuman ringan dengan pidana penjara di bawah lima tahun.

Menjatuhkan vonis bagi para terdakwa adalah tugas majelis hakim. Mereka yang menentukan besaran jumlah vonis yang akan diberikan. Seorang hakim harus memiliki objektifitas yang tinggi dalam menjatuhkan vonis. Terlebih kasus korupsi yang notabene sudah merugikan keuangan negara. Keuangan negara sama juga keuangan milik masyarakat. Uang yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat banyak, malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Rendahnya putusan hakim terhadap terdakwa perkara korupsi menunjukkan kesadaran hakim, bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan dapat menghancurkan kehidupan berbangsa, masih rendah pula. Hal itu dapat terjadi karena para hakim juga ”dibesarkan” atau ”dibentuk” di lingkungan peradilan yang banyak terjadi praktik korupsi sehingga cenderung permisif terhadap praktik korupsi.

Memperhatikan putusan hakim, terlihat bahwa hukuman yang ringan itu berawal dari sandaran pasal yang digunakan majelis hakim dalam putusannya, yakni Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini jugalah yang digunakan oleh jaksa penuntut umum KPK dalam dakwaannya. Ancaman hukuman pidana dalam pasal ini memang sangat ringan, minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara. Dendanya pun tidak terlalu berat, paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Pertanyaannya, mengapa jaksa penuntut umum KPK hanya menggunakan pasal tersebut dalam dakwaannya? Bukankah terbuka peluang untuk menerapkan pasal lain yang ancaman hukumannya lebih berat?

Kalaupun tuntutan Jaksa dikategorikan lemah, semestinya majelis hakim tidak menjadikan persoalan itu sebagai tameng dalam rangka memberikan pengampunan terhadap para koruptor melalui vonis ringan. Sebab persoalan korupsi tidaklah tepat dipandang sebagai persoalan sederhana yang akan berakhir seiring dengan dijatuhkannya vonis terhadap yang bersangkutan. Rentetan perilaku korup dan kemungkinan potensi kerugian yang dialami negara serta bias dari perbuatan itu sendiri terhadap praktik-praktik kehidupan berbangsa dan bernegara harus turut dijadikan dasar dalam rangka menjatuhkan vonis yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Namun demikian bahwa vonis itu tetap saja dipandang tidak mencerminkan keadilan publik. Apalagi upaya penuntasan persoalan terhadap para pihak yang terjerat kasus korupsi itu juga tidak bisa disamakan begitu saja. Kasus yang menimpa Para koruptor tetap saja lebih menguras energi bangsa dibanding dengan sejumlah nama dalam kasus yang sama. Oleh sebab itu, maka cukup beralasan pula bagi publik untuk mengkritisi vonis ringan yang dialamatkan terhadap para koruptor.

Memiskinkan Koruptor

Kabar itu terkait dengan niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiskinkan beberapa para koruptor, yang kini mendekam di penjara karena terbukti sebagai pencuri harta rakyat. Namun, niat KPK itu tentu tak bisa dengan mudah terealisasikan karena begitu kompleksnya dan ruwet tali-temali yang berkaitan dengan kasus-kasus Para koruptor sehingga Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sempat mengatakan bahwa secara teknis menghimpun semua kasus-kasus itu sangatlah sulit.

Upaya KPK untuk memiskinkan koruptor tentu akan disiasati lebih lihai lagi oleh sang koruptor. Mereka akan mengkorup uang rakyat dan memindah-mindahkan harta mereka dengan lebih canggih lagi karena cara-cara vulgar yang dilakukan para tersangka atau terdakwa koruptor saat ini dengan menyembunyikan harta jarahan mereka lewat perempuan-perempuan simpanan mereka dengan mudah bisa ditelisik dan dikejar para penegak hukum.

Metode yang ditempuh KPK untuk memiskinkan Para koruptor adalah dengan menerapkan pasal-pasal mengenai tindak pidana pencucian uang untuk semua uang yang diperolehnya dari tindak korupsi sejumlah proyek pemerintah dengan menggunakan “akal bulusnya”.

Meski demikian, upaya untuk memiskinkan koruptor yang hendak dilakukan KPK dengan mengawalinya pada terpidana korupsi Para koruptor pantas didukung oleh segenap kekuatan antikorupsi. Dukungan itu teramat penting mengingat masih ada kekuatan-kekuatan yang tak setuju secara diam-diam jika KPK berhasil memiskinkan para koruptor yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Disamping memiskinkan koruptor, seharusnya mereka juga diberi sanksi sosial. Keluarganya juga dibuat tidak nyaman hidup bersosial. Kini yang dibutuhkan adalah bagaimana media membangun opini masyarakat bahwa menjadi keluarga koruptor itu sangat memalukan, dan layak dikucilkan dari masyarakat. Tepat kalau dikatakan bahwa koruptor itu teroris sejati, sehingga sanksi sosialnya lebih dahsyat ketimbang teroris.

Sekali lagi, KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memang telah berhasil menyeret sejumlah politikus korup ke hotel prodeo, bahkan tidak satu pun koruptor yang diloloskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun, jika hukuman yang diberikan sangat ringan, efek jera takkan kunjung datang dan impian negeri ini bersih dari korupsi hanya mimpi di siang bolong.

Dan untuk saat ini, yang paling realistis adalah menunggu para koruptor di vonis dengan sepenuh hati.

Tweet